Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditjen Aptika

Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditjen Aptika

Artikel tentang undang-undang ite. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi.

Erick diskors dari perusahaannya dan pemeriksaan kasus masih berjalan saat artikel ini diposting. Perbuatan yang Dilarang pada penggunaan Handphone.

Berbagai diskusi dan pernyataan di Internet. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dari seseorang.

Padahal kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dilindungi oleh Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU HAM yang berbunyi Setiap orang bebas untuk mempunyai mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia.

Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11. Undang Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang di berlakukan untuk setiap orang tanpa memandang suku ras dan sosial ekonomi yang bertujuan untuk menghormati hak-hak cipta milik orang lain terutama bagi para pelaku dunia maya yang menggunakan jasa internet dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pasal 4 UU ITE dapat kita pahami sebenarnya terciptanya UU ITE merupakan wujud kehawatiran pemerintah dalam perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar public diberikan rasa aman keadilan dan kepastian hukum dalam penggunakan teknologi informasi. Sebenarnya dengan terciptanya UU tersebut publik yakni konsumen di.

Undang Undang tentang Informasi dan T ransaksi Elektronik. Adi Purnama - 13514006.

Pengelolaan informasi sudah masuk ke ranah hu kum sejak diberlakukannya undang undang ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No. 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui UU No.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. Dalam kasusnya Ahmad Dhani kemudian dijatuhi hukuman selama satu tahun enam bulan penjara karena melanggar pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE tentang pencemaran nama baik.

Kasus UU ITE juga datang dari salah satu maskapai penerbangan di tanah air Garuda Indonesia. Pasal dalam Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dinilai telah menjadi momok menakutkan bagi pekerja media.

Jurnalis disebut rentan dikriminalisasi melalui aturan itu. Pasal yang sifatnya tidak jelas misalnya soal ketentuan penghinaan dan.

Pengaturan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK diatur secara jelas paska diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No.

19 Tahun 2016 selanjutnya disingkat UU-ITE. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008.

Pendapat Mengenai Undang-Undang ITE Menurut saya suatu undang-undang sangat diperlukan bagi negara salah satunya pada kasus cyber crime. Pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan untuk melawan hukum.

Yang disingkat dan di kenal sebagai UU ITE. Secara struktur undang-undang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE diatur dalam.

Pasal 27 sampai dengan pasal 37. Namun demikian secara lebih spesifik ketentuan tentang larangan hanya diatur dari pasal 27 sampai dengan pasal 35.

Telsetid Jakarta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal UU ITE menjadi topik hangat dalam berbagai forum diskusi di media maupun sosial mediaTapi apakah Anda sudah tahu apa itu UU ITE dan pasal apa saja yang penting diketahui. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE telah berusia 12 tahun.

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet Transaksi Elektronik ITE Undang-undang ini yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak. Polisi mengungkap para tersangka penggerak demo rusuh pada 8 dan 13 Oktober 2020 di Jakarta dan beberapa daerah.

Sejauh ini ada 16 orang menjadi tersangka. Survei Komnas HAM dan Litbang Kompas pada Agustus 2020 menyebut 36 persen dari 1200 responden takut menyampaikan pendapat dan ekspresi di.

Undang-undang ITE adalah undang-undang yang dibuat karena pengaruh globalisasi serta perkembangan teknologi telekomunikasi yang begitu cepat. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan pada cara pandang serta penyelenggaraan terhadap telekomunikasi.

UU ITE mengatur beragam perlindungan atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya entah pemanfaatan informasi ataupun transaksi. TASIK PERDANANEWSCOM Presiden Indonesia Lawyer Club ILC Karni Ilyas turut menyoroti tentang Undang-Undang ITE yang kini sedang menjadi pro dan kontra dalam kehadiranya.

Mantan Jurnalis Senior tersebut mengatakan UU ITE seolah menjadi penghambat kebebasan berpendapat diketahui beberapa waktu yang lalu para petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI Telah di tangkap terkait.

aptika.kominfo.go.id