Doc Makalah Omnibus Law Achmad Wahyudin Academia Edu

Doc Makalah Omnibus Law Achmad Wahyudin Academia Edu

Contoh makalah ruu cipta kerja. Selain itu catatan ini menunjukkan bahwa ketertutupan atas penyusunan RUU Cipta Kerja serta Naskah Akademiknya selama ini tidak membatasi semangat dan energi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dan pembangunan secara umum. MAKALAH KONSEP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW PADA SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN Achmad Teguh Wahyudin NIM.

A3120919002 Dosen Penguji. MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG 0 KONSEP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW PADA SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN LATAR BELAKANG Pemerintah era kepemimpinan Presiden Ir.

Joko Widodo sejak awal selalu mengumandangkan untuk. RUU Cipta Kerja telah menjadi UU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum legal policy dengan adanya persetujuan bersama legal approval antara Presiden dengan DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Undang- undang ini secara formal berada pada tahap pengesahan dari Presiden Joko Widodo paling lambat 30 hari sejak terjadi legal approval atas RUU. DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja masuk Program Legislasi Nasional prioritas 2020.

Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law ke DPR. Nama RUU itu berubah menjadi Cipta Kerja.

Jam kerja tidak harus 40 jam seminggu tetapi Jam kerja bebas flexible sesuai kebutuhan perusahaan dan dimungkinkan pekerja bisa bekerja di beberapa perusahaan dengan Upah per jam. Maka kalau kita lihat dari data diatas itu artinya RUU Cipta Lapangan Kerja Klaster Ketenagakerjaan sama dengan Melakukan Revisi UU 13 Tahun 2003 Tentang.

Tak ada yang perlu dikhawatirkan pada konsep RUU Cipta Kerja bidang Ketenagakerjaan. Sebab tak ada hal pokok dasar yang diatur kecuali pengulangan.

Kepada masyarakat terutama tenaga kerja alangkah baiknya bila menyempatkan diri untuk membaca RUU Cipta Kerja yang mana naskahnya sekaligus bisa didapatkan pada halaman Download RUU Cipta Kerja. Leave a reply Cancel reply.

Your email address will not be published. Required fields are marked Comment.

RUU Cipta Kerja atau yang sering disebut sebagai Omnibus Law telah disahkan DPR Dewan Perwakilan Rakyat RI pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 lalu. RUU tersebut disahkan pada Rapat Paripurna yang saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

Dengan berbagai macam kontroversi atau pro-kontra yang ditimbulkan. Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 13 Februari 2020.

Pemerintah menargetkan pembahasan rancangan yang disusun menggunakan konsep hukum omnibus law tersebut rampung dalam 100 hari. Sejumlah mahasiswa membawa poster saat demonstrasi menentang Omnibus Law Undang-Undang UU Cipta Kerja di Kota Magelang Jawa Tengah Selasa 13102020.

Momen satu tahun pemerintahan periode. RUU Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja ini akan menjadi pembuktian kapasitas politik dan legislasi DPR yang baru.

Sebagai representasi rakyat DPR wajib mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi. Sampai di sini tidak ada dokumen berisi draf RUU Cipta Kerja.

Begitu pula Rapat Pleno PAFPengambilan Keputusan atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja Sabtu 310 hanya ada dokumen Laporan Singkat Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI dalam Rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja. Omnibus Law yang akan didorong dalam bentuk 3 UU besar ini UU Cipta Kerja UU Pemberdayaan UMKM dan UU Perpajakan ini dapat menjadi alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.

RUU Cipta Kerja ini menuai kritik dan penolakan dari sejumlah pihak. RUU gagasan Jokowi ini dinilai semakin menindas buruh petani nelayan masyarakat adat merusakan lingkungan.

TRIBUNJABARID - Rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja telah disepakati DPR dan pemerintah dalam rapat kerja Badan Legislasi Baleg. DPR dan pemerintah sepakat menyetujui RUU Cipta Kerja menjadikan UU dalam Rapat Paripurna.

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Golkar Partai. RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai salah satu omnibus law akan menganulir salah satunya UU 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPada draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja misalnya poin-poin yang diusulkan sangat berpotensi melanggar hak warga negara terutama buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi.

Jika RUU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan menjadi undang-undang secara langsung itu akan meningkatkan risiko deforestasi besar-besaran. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia siap untuk mengesahkan paket stimulus omnibus law RUU Cipta Kerja besar-besaran pada awal Oktober 2020 untuk membantu mengimbangi kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

DI tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali pemerintah dan DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna Senin 5102020. Seperti sudah diduga sebelumnya pemerintah dan DPR RI akan tetap mengesahkan RUU yang memicu kontroversi ini meski ditentang banyak kalangan.

Perlu dipahami UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya tentang Ketenagakerjaan tapi beberapa klaster lainnya. Salah satunya mencakup bidang Perpajakan ada dalam UU Cipta Kerja yang resmi jadi undang-undang kalaupun presiden belum menandatanganinya setelah masa 30 hari pasca disahkannya RUU Ciptaker ini oleh DPR 5 Oktober 2020.

www.academia.edu