Demokrasi Parlementer Doc Pdf Download Contoh Makalah Lengkap

Demokrasi Parlementer Doc Pdf Download Contoh Makalah Lengkap

Kesimpulan masa demokrasi parlementer. Demokrasi Parlementer Indonesia pernah mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan untuk dapat menjadikan negara Indonesia menjadi suatu negara yang berdaulat dan lebih baik. Perubahan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia juga disebabkan karena adanya pengaruh kebudayaan yang menjadi ideologi bagi para masyarakat di dalam suatu negara.

Masa Demokrasi Parlementer Liberal Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu persamaan hukum dan hak asasi bagi warga negaranya. Pada awal kemerdekaannya Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan UUD 1945.

Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia dimulai sejak Pemerintah Indonesia mengganti bentuk Negara Federal Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada bulan Agustus 195 0. Masa itu ditandai oleh situasi politik yang sangat dinamis.

Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu berlangsung sistem pemerintahan parlementer B. Pelaksanaan dari Demokrasi Parlementer Demokrasi sistem parlementer semula lahir di Inggris pada abad XVIII dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda Belgia Prancis dan Indonesia pada masa UUDS 1950 dengan.

Page 26 Sistem perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer 1950-1959 BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia dimulai sejak Pemerintah Indonesia mengganti bentuk Negara Federal Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada bulan Agustus 1950.

Rangkuman Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Kemerdekaan. Rangkuman Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap.

Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang.

Kehidupan politik di masa demokrasi parlementer juga diwarnai dengan gagalnya konstituante dalam membuat undang-undang yang baru bagi Indonesia. Konstituante adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk membentuk UUD baru dan juga untuk menanggulangi segala permasalahan dalam negeri yang sedang tidak stabil.

Demokrasi Parlementer Sistem Pemerintahan yang dianut oleh negara yang berdaulat akan selalu berubah-ubah karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa sistem kebudayaan yang menjadi ideologi dari setiap warga negaranya. Didunia ini terdapat beberapa jenis sistem pemerintahan yaitu salah satunya adalah Demokrasi Parlementer atau Sistem Pemerintahan Parlementer.

Masa kejayaan demokrasi Indonesia Masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia.

Setelah dibubarkannya RIS sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang undang Dasar Sementara tahun 1950 yang juga bernafaskan liberal.

Dari contoh-contoh tersebut dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem Demokrasi Liberal dan Kabinet Parlementer berakibat pemerintahan tidak stabil atau sering terjadi pergantian pemerintahan.

Pemerintah tidak sempat melaksanakan program kerjanya sebab setiap kabinet hanya mempunyai masa kerja pendek. Akhirnya Soekarno menyatakan demokrasi parlementer tidak dapat digunakan untuk revolusi.

Dan diskursus alternatif tentang bagaimana demokrasi itu dikonstruksikan merupakan satu persoalan besar yang menghadang masa depan demokrasi di Indonesia. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer.

Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950.

Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain sistem ini ternyata kurang cocok. Soekarno berpendapat bahwa sistem Demokrasi Terpimpin adalah jawaban terhadap kegagalan sistem Demokrasi Parlementer yang memunculkan pergolakan pembangkangan dan instabilitas politik.

Pendapat Presiden Soekarno ini wujud ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang dianut pemerintah masa demokrasi liberal. Ketujuh perdana menteri dari kelompok Islam Masyumi dan nasionalis PNI yang pernah menjadi perdana menteri di era demokrasi parlementer adalah Kabinet Natsir dari Masyumi September 1950-Maret 1951 Kabinet Sukiman dari Masyumi April 1951-Pebruari 1952 Kabinet Wilopo dari PNI April 1952-Juni 1953 Kabinet Ali Sastriamijoyo I dari PNI Juli 1953-Agustus 1955 Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi Agustus 1955-Maret 1956 Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret 1956-Maret 1957.

Akan tetapi kesuksesan demokrasi parlementer tidak berumur panjang. Masa demokrasi terpimpin 1957-1965 dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi Liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana mentri.

Namun begitu penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya badan konstituante dan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika Pemerintah Indonesia menggunakan UUDS undang-undang dasar sementara 1950 sebagai undang-undang negara.

Masa demokrasi parlementer disebut juga dengan Demokrasi Liberal sebab sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai pada 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959.

Pada masa Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita IIIIIIIVV dan berhasil menyelenggarakan PEMILU tahun 1971 1977 1982 1982 1987 1992.

Masa Republik Indonesia I 1945-1959 Demokrasi yang digunakan pada periode ini adalah demokrasi parlementer karena pada masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia. Demokrasi parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam UndangUndang Dasar 1949 dan 1950.

doc.lalacomputer.com