Uu No 20 Tahun 2001 Ttg Pemberantasan Tipikor

Uu No 20 Tahun 2001 Ttg Pemberantasan Tipikor

Pengertian tindak pidana korupsi dalam uu no 20 tahun 2001. Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dihimpun oleh. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pemeriksa keuangan 2001.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 20 Tahun 2001 2001. Serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi menjadi 30 bentuk. Korupsi adalah istilah yang populer di negeri ini.

Dalam seminggu dua pejabat negara kena OTT KPK. Perspektif hukum definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No.

31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dengan tugas Monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata Sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasalKUHP seperti formulasi dalam ketentuan -Undang nomor 31 tahun.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang.

31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 korupsi dirumuskan ke dalam 30 Tiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara Karena korupsi. Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.

3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti denga Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga gratifikasi diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

Sebenarnya apa pengertian gratifikasi dan bagaimana kriterianya. Dikutip dari Buku Saku Memahami Gratifikasi 2014 dalam Pasal 12 B Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.

20 Tahun 2001 dijelaskan pengertian gratifikasi. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 A.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptie atau cooruptus. Menurut UU No 20 Tahun 2001.

Pengertian korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Menurut UU No 24 Tahun 1960. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31. Pasal 418 KUHP jo.

Pasal 1 ayat 1 sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No.

31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah.

Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut. Menurut perspektif hukum definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No.

31 Tahun 1999 jo. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Selanjutnya ialah Suap dan Gratiikasi suap diatur dalam Pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 5 lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 5000000000 lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 25000000000 dua ratus lima puluh juta rupiah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang - Undang UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang UU Republik Indonesia No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 5 lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50000000- lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp.

250000000- dua ratus lima puluh juta rupiah pegawai negeri. Rendra Topan Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang barang rabat discount komisi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan fasilitas penginapan perjalanan wisata pengobatan.

www.slideshare.net