Mengenal Tindak Pidana Korupsi Ppt Download

Mengenal Tindak Pidana Korupsi Ppt Download

Penjelasan dari tindak pidana korupsi. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi dari bahasa Latin. Corruptore merusak gejala di mana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Korupsi adalah salah satu tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara serta melanggar hukum yang berlaku.

Definisi korupsi ini menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi. Dari sudut pandang hukum tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

Penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana. Memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi.

Korupsi atau rasuah bahasa Latin. Corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk rusak menggoyahkan memutarbalik menyogok adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Melansir dari kanal kpkgoid menurut perspektif hukum definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Memahami 7 Delik Tindak Pidana Korupsi c.

Memahami Proses penanganan tindak pidana korupsi d. Pembelajaran dari s tudi Kasus penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK sehingga peserta didik dapat mencegah dirinya keluarga dan lingkungannya dari perbuatan tindak pidana korupsi.

Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 13 a. Manusia Natuurlijk Persoon 13 b.

Badan HukumKorporasi Rechtspersoon 14 c. Manusia dan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi 14 d.

Kriteria Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi 15 4. Delik Tindak Pidana Korupsi yang Berasal dari KUHP 15 5.

Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan. Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain.

Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut.

Dari penjelasan dua pasal di atas terlihat bahwa perbedaan mendasar antara kedua tindak pidana tersebut adalah adanya kerugian negara. Tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan dari Pasal 2 ayat 1 disebutkan kata Dapat sebelum frasa merugikan Keuangan Negara atau ekonomi negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya. Tujuh tindak pindata korupsi di atas merupakan definisi yang korupsi dijelaskan melalui 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi.

Tujuh macam tipikor itu bisa dikatakan versi rangkumannya saja. Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik jasmani seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia dia telah melakukan tindak pidana. 19 Istilah ini sering digunakan seperti tindak pidana korupsi tindak pidana narkotika dan tindak pidana pornografi.

Korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk rusak menggoyahkan memutarbalik atau menyogok. Membaca Akhiar Salmi Paper 2006 Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi MPKP FE UI.

Harian Kompas 13 Juni 2006. Mulyanto dalam Faisal Salam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

84 bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut selanjutnya beliau menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan. Tidak adanya penjelasan dari unsur kerugian keuangan negara yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Akibatnya penerapan delik tersebut terhadap tersangka korupsi di BUMN menjadi rumit sebab pembuktian unsur tersebut pada BUMN. Praktik korupsi di tingkat pemerintahan dan birokrasi telah ada sejak sebelum era kemerdekaan.

Bahkan meningkat selama masa kepresidenan Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998. 3Pada dasarnya penjelasan dari pada Pasal 2 ayat2 Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pedoman ini disusun untuk membantu penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Diharapkan kedepan penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan media maupun instrumen produk pasar modal menjadi lebih optimal.

Dari sisi sektor pasar modal penegakan hukum yang adil dan tegas. TRIBUNJATIMCOM SURABAYA - Tim Pidana Khusus Pidsus Kejati Jatim resmi memberhentikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi YKP.

Melalui surat perintah dari Kepala Kejati Jatim Kajati nokrim 2246 15122020. Perintah pemberhentian kasus dugaan korupsi YKP.

slideplayer.info