Mengenal Tindak Pidana Korupsi Ppt Download

Mengenal Tindak Pidana Korupsi Ppt Download

Penjelasan singkat tentang tindak pidana korupsi. Pengembalian asset hasil korupsi. Dalam pidana korporasi disepakatkan yang melakukanya ialah pengurus.

Perbedaan pasal 2 pasal 3 UU Tipikor. Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU.

Demikian penjelasan singkat mengenai Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang dirangkum dari berbagai sumber semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Jika ada pertanyaan atau tanggapan sehubungan dengan artikel ini silahkan tinggalkan pesan atau komentar di akhir postingan.

Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi19 a. 1 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2 Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud. Praktik- praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari.

Korupsi adalah salah satu tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara serta melanggar hukum yang berlaku.

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 7 a. Delik Korupsi dalam KUHP 7 b.

Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Pepperpu No. Prt Peperpu0131950 7 c.

UU No24 PRP Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi 8 d. UU No3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi 8 e.

Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun faktanya dengan diundangkannya Undang-Undang No.

31 Tahun 1999. 20 Tahun 2011 kasus korupsi di Indonesia bukannya.

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan.

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tiga tahun dan paling lama 12 dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

Definisi korupsi telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentag Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU 202001. Selanjutnya kita lihat pengertian tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Mensos Juliari Batubara dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 202001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

SIMAK Berkas Perkara Kasus Korupsi di Desa Beja Kabupaten Ngada - NTT Ini Penjelasan Kasat Reskrim. Laporan Reporter POS-KUPANGCOM Tommy Mbenu Nulangi.

Kedua tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang. NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap penjelasan pasal diubah sehingga.

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tanggal Ditetapkan 17 Oktober 2019.

Diundangkan Tjahjo Kumolo Pelaksana Tugas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sumber Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Republik.

KONSEP TINDAK PIDANA DAN PEMBERANTASANNYA TUGAS INDIVIDU DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS KULIAH TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIBINA OLEH IBU SULIS SETYOWATI SH LLM. MICHAEL LEONARDO 2013 41 148 PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL 2015 BAB I PEMAHAMAN KONSEPTUAL TENTANG MAKNA KORUPSI Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kepolisian dan Kejaksaan sering menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana merima suap dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mencoba untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif.

Selain itu penulis juga tertarik mengkaji mengenai tindak pidana korupsi tipikor dalam tinjauan kriminologi. Berdasarkan teori kriminologi dengan menggunakan aliran.

Perangkat hukum pidana dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi pada saat ini mengalami kekeliruan paradigma karena hanya mengandalkan uang pengganti kejahatan korupsi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sayangnya pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan maksud dari menyalahgunakan wewenang.

Di situ hanya menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor yakni tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur.

slideplayer.info