Laporan Bulanan Ppat 2012

Laporan Bulanan Ppat 2012

Peraturan tentang laporan bulanan ppat. Perihal Laporan Bulanan PPAT dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan mengenai Laporan Bulanan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04PJ331996 tanggal 26 Agustus 1996 perihal Pembayaran PPh atas Penghasilan dan Pengalihan Hak atas Tanah danatau Bangunan disesuaikan dengan Keputusan Bersama ini.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49. Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah ini.

Baik maka dalam laporan bulanan PPAT dicantumkan pula jumlah akte yang. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Walikota tentang Tata cara pelaporan pejabat pembuat akta.

Input Laporan Bulanan PPAT SERVER. TRACKING DAN PELAPORAN ONLINE PPATLelangBPNWP FASILITAS YANG DI DAPAT.

PP 37 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Nomor 37 Tahun 1998. Arsip laporan dan surat-surt lainnya yang menjadi protokol PPAT.

Menyampaikan lapran bulanan mengenai semua akea yang dibuat olehnya Seleksi PPAT. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan.

Laporan bulanan PPAT dibuat sebagaimana dimaksud pada contoh dan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor. SKB 2 Tahun 1998 KEP-179PJ1998.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa PPAT harus membuat satu buku daftar untuk semua akta yang telah dibuatnya. Diisi setiap hari kerja dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan paraf PPAT yang bersangkutan.

PPAT mengirimkan laporan bulanan. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

PPAT tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala. Pengangkatan PPAT saat ini adalah berasal dari Notaris artinya dipundak ada dua jabatan selaku Notaris dan selaku PPAT.

Selaku Notaris seseorang harus mempedomani Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya dan harus tunduk pada pejabat Departemen Kehakiman dan HAM. Laporan bulanan PPAT dibuat sebagaimana dimaksud pada contoh dan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor.

SKB 2 Tahun 1998 KEP-179PJ1998. Periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.

3 Selain Laporan bulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha BUKU 3 BUKU 4 dan bank asing wajib menyampaikan Laporan bulanan lainnya. Kamis 24 Februari 2011.

Pasal-pasal krusial dalam Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2006 PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2006 Peraturan Pelaksana PP 37 Tahun 1998 ttg PPAT Berikut adalah kutipan pasal-pasal krusial bagi pelaksanaan jabatan PPAT. Bagian Ketujuh Laporan Bulanan PPAT.

Kewajiban PPAT yang harus ditaati salah satunya adalah kewajiban PPAT untuk menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembar Negara Nomor 3696 4Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1.

Kode Etik PPAT yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres danatau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang. Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Profesi.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pelaporan LTKM bagi Profesi Kepala PPATK telah menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi. Wibowo Terry Maharani 2018 Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Akta Yang Telah Dibuat Dihadapan PPAT Kepada Kantor Pertanahan Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Magister thesis Universitas Brawijaya. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum.

Pasal 63 Laporan bulanan PPAT dibuat sebagaimana dimaksud pada contoh dan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor. SKB 2 Tahun 1998 KEP-179PJ1998 Pasal 64 1 Dalam hal PPAT Pengganti mulai melaksanakan tugasnya tidak pada awal bulan dan berlangsung hingga.

Lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah danatau bangunan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut maka PPAT akan dikenakan sanksi denda administrasi sesuai UU BPHTB.

Penyampaian laporan bulanan atas akta peralihan hak atas tanah dan atau. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pengaturan tentang PPAT dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dituangkan dalam Pasal 37 menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli tukar-menukar hibah pemasukan dalam PPAT 5 perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.

id.scribd.com